Maksimal penundaan FTA
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendesak penundaan kawasan perdagangan bebas (FTA) ASEAN-China untuk sejumlah sektor maksimal 3 tahun, meskipun kredibilitas pemerintah Indonesia dipastikan merosot di mata internasional. "Dengan penundaan itu, pemerintah berarti telah menyelamatkan industri terutama di sektor yang banyak menyerap tenaga kerja," kata Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi, pada konferensi pers "Prospek Ekonomi 2010" di Gedung Apindo, Jakarta, Kamis (17/12/2009).
Menurut Sofjan, dalam kondisi seperti sekarang ini di mana gempuran produk China makin besar penundaan implementasi terhadap beberapa sektor sangat mendesak. "Indonesia memang harus konsisten ikut dalam FTA ASEAN-China, namun kenyataan sebagian asosiasi menyatakan angkat tangan," tegasnya.
Sementara Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprindo), Anton Supit mengatakan pemerintah harus realistis bahwa dalam kondisi tertentu sulit menghadapi pesaing yang memang lebih kuat. Untuk itu, lanjut Anton, dalam masa penundaan tersebut tidak hanya pengusaha tetapi pemerintah juga menjalankan tugas yang selama ini tidak maksimal. "Pemerintah harus berani memangkas peraturan-peraturan yang berdampak negatif terhadap industri. Demikian juga dengan birokrasi, harus transparan, tidak panjang dan berbelit," tegasnya. Anton mencontohkan, pengusaha ikan hias dalam melakukan ekspor butuh waktu perizinan hingga 17 hari, padahal komoditas tersebut sangat rentan dengan waktu.
Selanjutnya Sofjan menambahkan Apindo akan segera menyampaikan kepada pemerintah soal kepastian penundaan sekaligus memberikan masukan dan langkah apa saja yang akan dilakukan pemerintah termasuk dunia usaha. Salah satu langkah yang harus dijalankan adalah perlunya efisiensi, penambahan infrastruktur seperti ketersediaan energi listrik, kesiapan perbankan memberi pembiayaan yang murah, termasuk insentif untuk ekspor. "Kalau listrik saja sulit dan mati melulu, bagaimana industri bisa berproduksi berkesinambungan, ini sangat mendasar," tegasnya.
Ia menjelaskan, bahwa di China pemerintah lebih berperan besar dalam menyediakan infrastruktur yang memadai termasuk memberi subsidi bunga sehingga industri manufaktur lebih efisien dan bisa menghasilkan produk dengan harga yang lebih murah.
Seperti diberitakan Kompas hari ini, perjanjian perdagangan bebas (FTA), baik antarnegara ASEAN maupun FTA ASEAN dengan China, diperkirakan akan menghilangkan potensi penerimaan negara sekitar Rp 15 triliun pada tahun 2010. Itu dimungkinkan karena adanya penurunan tarif bea masuk untuk barang-barang yang diperdagangkan rata-rata 5 persen, yakni dari 5 persen menjadi nol. ”Hingga saat ini saya masih menerima penerimaan dari bea masuk sekitar Rp 16 triliun. Dengan adanya kesepakatan FTA, potensi penerimaan yang hilang bisa mencapai Rp 15 triliun,” ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Anwar Suprijadi.
Kompas.com
7 years ago